Tim monitoring Pemilukada Provinsi Lampung mengharapkan netralitas penyelenggara pemerintahan daerah (PNS) dan Polri dalam proses Pemilukada yang akan diselenggarakan serempak di Provinsi Lampung.  "Netralitas PNS sebagai penyelenggara pemerintahan sangat diharapkan apabila terjadi saling mendukung calon maka akan kacau pemilunya,"kata anggota Komisi II DPR Sukiman (FPAN) saat melakukan monitoring Pemilukada baru-baru ini.

Menurutnya, netralitas Polri dan PNS memang terlihat mudah namun praktenya masih sulit sekali dilakukan. masih terlihat adanya oknum PNS dan jajarannya mendukung salah satu calon yang ada.

menyinggung anggaran Pemilukada, dia mengatakan, kendala yang sering dihadapi dilapangan adalah terlambatnya proses pencairan dana tersebut. sehingga seringkali menghambat proses Pemilukada yang akan berlangsung. "Bahkan anggaran Bantuan sosial seringkali lebih besar dibandingkan dengan anggaran awalnya karena itu hal ini jangan sampai terjadi nanti,"katanya.

Sukiman melihat banyak terjadi pelanggaran Pemilukada di berbagai daerah. seperti di Lamongan dan beberapa tempat lainnya seringkali terjadi perbedaan pendapat antara KPU Pusat dan Daerah, kasus salah coblos hingga 50 ribu suara, bahkan persoalan pemanggilan pencoblosan sebanyak 50-100 orang diwakilkan.

Sementara Tubagus Iman Ariyadi (FPG) mengakui persoalan DPT seringkali menjadi masalah di beberapa Pemilukada. karena itu perlu ada kesepakatan bersama antara calon yang ada terkait DPT. "jadi siapapun yang kalah tidak mempersoalkan DPT kembali,"tambahnya.Sementara Pemilih yang sudah meninggal, baru mencoblos, juga harus diantisipasi dalam rangka prosedural pemilu. 

Dia menambahkan, Pemilukada prinsipnya adalah meningkatkan partisipasi pemilih artinya jangan sampai yang mencoblos kurang dari 50 persen. "jika hal tersebut terjadi maka legalitas pemilukada akan dipertanyakan oleh sejumlah masyarakat,"katanya.

Pada kesempatan tersebut, KPUD Bandar Lampung melaporkan terdapat 1450 TPS, dengan jumlah DPT untuk kota bandar lampung 627.954 orang sebelum pemutakhiran sebanyak 734.530 orang. artinya lebih sedikit dibandingkan dengan DPT Pilpres 2009 lalu.

Sementara Panwaslu Bandar Lampung melaporkan bahwa pihaknya belum menerima DPT dari KPUD sehingga dapat menyulitkan untuk mengverifikasi data yang ada. Panwaslu sudah mengirim surat resmi sebanyak 2 kali guna meminta DPT by name tersebut.Bahkan Panwaslu menemukan adanya kelebihan cetak suara sebesar kurang lebih 100 ribu suara. Sesuai kesepakatan KPUD bersama dengan Panwaslu dan pihak terkait lainnya mengamankan surat suara tersebut ke Poltabes setempat.